Demokrasi (Bukan) Pancasila

Demokrasi hadir demi keadilan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan kritik. Lantas kenapa Indonesia memilih demokrasi? Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengira-ngira. Mungkin dulu Indonesia memilih demokrasi karena kehadiran  mencapai cita-cita bangsa. Mungkin. Namun roda sejarah terus berputar, demokrasi pun ikut, berproses, berubah bersamanya.

Perubahan demokrasi demokrasi tak bisa dihindari, karena demokrasi tak bisa menjamin terwujudnya tujuan dari keberadaannya. Ya, demokrasi bukanlah jaket yang tebal. Yang – ketika kita memakainya – langsung melindungi tubuh kita dari dinginnya angin malam.

Kita tahu, demokrasi di Indonesia berubah sebanyak tiga kali. Dulu awal demokrasi parlementer – dengan undang - undang dasar sebagai dasar konstitusinya – yang pernah diterapkan di Indonesia, gagal karena politik aliran yang menguasai panggung. Partai politik dimabukkan oleh ideologinya, sehingga tak bisa menerawang dengan jelas kepentingan masyarakat umum. Kekacauan terjadi.

Sang presiden Soekarno geram. Lalu terciptalah sebuah gagasan baru dari demokrasi. Demokrasi pancasila. Namun begitulah, demokrasi yang bersumber dari kegeraman itu menyebabkan bersinarnya ego di puncak kekuasaan. Hingga pernah ada masa dimana tak ada seorangpun yang bisa menggapainya. Meskipun itu orang-orang dari legislatif. Tidak ada yang bisa.

Dan pada akhirnya muncul satu nama yang muncul satu nama yang mampu meruntuhkan ego dari puncak kekuasaan itu. Satu nama yang – katanya dengan licik – telah menggulingkan Soekarno dari singgahsananya. Tentu Soeharto. Setelah itu, dengan cerdasnya Soeharto mengubah demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila. Demokrasi baru yang dianggap paling masuk akal. Suatu sistem pemerintahan yang menjadi solusi dan mampu dipertahankan sampai hari dimana tulisan ini ditulis. Walaupun masyarakat harus berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Berjuang melawan celah-celah ketidakadilan. Kemenangan besar pun tercatat dalam sejarah.  Kemenangan atas pelawanan terhadap sang pencipta demokrasi pancasila sendiri.

Sampai saat ini masyarakat masih memperjuangkannya. Sampai saat ini juga ketidak adailan masih terjadi. Kebebasan berpendapat maupun kritik hanya hidup di tempat yang itu-itu saja, tapi mati di hadapan kesewenang-wenangan. Malah ada yang ingin mendapatkan keadilan dengan memederkakan wilayahnya sendiri. Kesejahteraan juga begitu, menjadi suatu kesedihan bagi mereka yang tidak bisa memperjuangkan keadilannya atau sekedar berpendfapat. Karena mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Untuk bertahan hidup.

Pada kenyataannya hubungan dalam demokrasi bukan hanya antara masyarakat dan pemerintah, tapi antara manusia dan manusia. Namun, begitulah demokrasi, selalu ada celah untuk ketidakadilan, karena kekuasaan, juga karena ego saja. Selalu ada yang disalahkan, yang dituntut, yang dibunuh, yang diabaikan.

Begitulah demokrasi yang saya lihat di Indonesia. Mungkin ketidakadilan seperti itu tak hanya terjadi di negara yang menerapkan demokrasi, tapi juga terjadi di negara manapun yang menerapkan sistem pemerintahan.

Tapi saya berpikir seperti ini. Demokrasi merupakan pilihan “aman” jika dibandingkan dengan monarki dan anarki. “Aman” disini artinya tidak ada yang terlalu berkuasa dan tidak ada yang terlalu bebas. Maka demokrasi pancasila adalah wujud yang paling mendekati pilihan “aman” itu. Namun demokrasi pancasila sepertinya tak akan mencapai makna dari kehadirannya sendiri. Alasannya: demokrasi dan pancasila, kebebasan dan persatuan. Pada awalnya demokrasi itu sendiri, tak ada pancasila  (bhinneka tunggal ika)  di dalamnya. Seperti yang di awal tadi, demokrasi hadir demi keadilan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan kritik. Tanpa persatuan.

Saya pun bertanya. Ketika pancasila dipilih untuk mempertahankan keberadaan demokrasi – agar sesuai. Apakah itu artinya demokrasi – di Indonesia – di tujukan kepada persatuan? Atau untuk memperjelas bahwa pancasila hanya hadir di sebelah demokrasi? Lantas dimana letak persatuan di dalam kebebasan?